Kembali

Kenaikan UMP Bali Malah Memperburuk Kondisi Ekonomi?

Kenaikan UMP Bali Malah Memperburuk Kondisi Ekonomi?
Pemerintahan Negara
Di media sosial, ramai yang membagikan informasi mengenai kenaikan UMP Bali yang secara resmi akan berlaku mulai Januari 2027. Banyak yang menyambut positif informasi ini, namun saya pribadi melihat ada semacam anomali, sebab struktur usaha di Bali, belum cocok dengan kondisi naiknya UMP.


Kalau kita coba lihat kembali, Bali didominasi oleh usaha berskala mikro-kecil, yang secara hukum usaha dalam skala ini tidak wajib mengikuti aturan besaran UMP. Artinya, berapapun UMP yang ditetapkan, dalam konteks usaha mikro-kecil, pada akhirnya besaran upah tetap ditentukan sesuai kesepakatan antara pemberi dan penerima kerja.

Ketika UMP di Bali naik, maka harga barang dan jasa cenderung juga akan ikut naik, khususnya harga sewa tempat tinggal (seperti kos-kosan). Ada 2 masalah di sisi ini menurut saya, pertama, jika kenaikan upah juga dibarengi kenaikan harga barang, artinya daya beli tetap sama, tidak ada beda nya, ibarat yang masuk bertambah, tetapi yang keluar bertambah juga.

Kedua, karena tidak semua usaha wajib memakai UMP, artinya ada kelompok pekerja yang upahnya tetap atau hanya naik sangat sedikit, sedangkan ikut juga merasakan efek kenaikan harga barang dan jasa. Dalam arti lain, hanya kelompok kecil pekerja yang mendapatkan kenaikan UMP, sedangkan semua kelompok pekerja akan merasakan efek kenaikan harga barang dan jasa.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, ada 1.803 unit usaha skala besar, 12.578 usaha skala menengah, dan 632.936 usaha skala mikro-kecil di Bali. Artinya aturan UMP hanya menyentuh 14.381 usaha (gabungan usaha skala besar dan menengah), dan sisanya 632.956 tidak tersentuh aturan UMP baru.

Dalam persentase, hanya 2.22% yang upahnya harus sesuai UMP, sedangkan 97.78% lainnya tidak wajib mendapat upah sesuai UMP. Coba bayangkan, yang 97.78% pekerja ini upahnya cenderung tetap, namun mau tidak mau juga terkena dampak kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan UMP.

Dalam pembagian serapan pekerja, usaha besar-menengah menyerap sekitar 10-15%, sedangkan mikro-kecil 85-90%, tetap ada ketimpangan besar. Dalam kondisi ini, bukan pertumbuhan ekonomi yang mungkin akan terjadi, melainkan sebaliknya, yaitu kecenderungan akan ketimpangan upah, daya beli yang stagnan atau menurun, bertambahnya pekerja informal, dan dalam kondisi ektrim bisa membuat lesu nya ekonomi.

Untuk itu, pemerintah tidak bisa hanya menaikkan UMP, harus ada juga mekanisme atau kebijakan yang menahan kenaikan harga barang dan jasa, serta ada upaya untuk memperkuat posisi usaha mikro-kecil di Bali.

Jadi, menaikkan UMP pada wilayah yang didominasi usaha mikro-kecil cenderung malah akan memperburuk kondisi ekonomi, harus ada campur tangan di sisi efek samping nya atau harus ada kebijakan pendukung lainnya agar kenaikan UMP benar-benar dapat memberi efek positif, khususnya dalam menaikkan daya beli masyarakat di Bali.